Terpopuler, RUU Ketenagakerjaan hingga anggota DPRD Jember disidang

  Sejumlah berita unggulan akhir pekan Sabtu yang menarik untuk disimak, mulai DPR targetkan RUU Ketenagakerjaan hingga anggota DPRD Jember disidang. Simak berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠DPR targetkan RUU Ketenagakerjaan selesai 2026 sesuai putusan MK

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan komisinya menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dapat selesai sebelum Oktober 2026 atau sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

2.⁠ ⁠Menlu Sugiono serukan BRICS aktif dalam menjaga perdamaian global

Menlu menekankan bahwa nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan. Dirinya mengingatkan agar BRICS senantiasa menjunjung tinggi hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda karena tidak ada negara yang kebal hukum.

3.⁠ ⁠BSI buka program beasiswa untuk 5.250 mahasiswa dan pelajar

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk membuka Program BSI Scholarship untuk 5.250 pelajar dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera yang memiliki prestasi akademik dan potensi kepemimpinan yang kuat.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa program beasiswa ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi unggul Indonesia.

4.⁠ ⁠Polda Metro Jaya bentuk Tim Pemburu Begal

Polda Metro Jaya membentuk Tim Pemburu Begal yang khusus untuk menuntaskan tindak kejahatan begal yang semakin meresahkan masyarakat.

"Kami sudah siapkan Tim Pemburu Begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin saat konferensi pers di Jakarta. 

5.⁠ ⁠Gerindra sidang Anggota DPRD Jember yang "viral" merokok saat rapat

Ketua Sidang Majelis Kehormatan Fikrah Auliyaurrahman mengatakan bahwa Partai Gerindra menggelar sidang itu karena perlu segera mengambil sikap atau tindakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra