Mengapa ribuan migran masuk Ceuta? Pakar minta Spanyol tak terburu-buru menyalahkan Maroko

 Pemerintah Spanyol masih berupaya mengungkap penyebab di balik masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta. Meski muncul dugaan adanya tekanan politik dari Rabat, sejumlah pakar mengingatkan bahwa penyebab krisis tersebut belum dapat disimpulkan secara pasti.

Seperti dilansir RTVE, Jumat (31/7), ribuan warga Maroko memasuki Ceuta melalui darat maupun laut sehingga memicu salah satu krisis migrasi terbesar dalam lima tahun terakhir. Para migran terdiri atas anak muda, keluarga, hingga penyandang disabilitas yang berusaha mencapai wilayah Spanyol dengan memanjat perbukitan atau berenang menyeberangi laut.

Pemerintah Spanyol menegaskan hubungan bilateral dengan Maroko saat ini tetap berjalan dengan baik. Kementerian Luar Negeri menyebut koordinasi kedua negara dalam penanganan migrasi masih berlangsung intensif dan telah disepakati langkah bersama untuk memulangkan para migran yang masuk ke Ceuta secara ilegal.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menduga jaringan penyelundup manusia memanfaatkan putusan Mahkamah Agung untuk mendorong arus migrasi. Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang memasuki wilayah Spanyol berhak memperoleh pendampingan hukum sebelum statusnya dinilai secara individual.

Guru Besar Ilmu Politik sekaligus peneliti Complutense Institute of International Studies, Ruth Ferrero, mengatakan putusan itu kerap disalahartikan. Menurutnya, aturan tersebut hanya menerapkan hukum internasional mengenai suaka dan tidak berarti pemulangan migran ke Maroko menjadi mustahil dilakukan.

Ferrero menilai penyelundup manusia dapat memanfaatkan kesalahpahaman terhadap putusan tersebut untuk menarik lebih banyak migran. Namun, ia mengingatkan bahwa hal itu berbeda dengan anggapan bahwa Spanyol telah membuka perbatasannya secara bebas.

RTVE mengingatkan bahwa situasi serupa pernah terjadi pada Mei 2021 ketika hampir 9.000 orang memasuki Ceuta. Saat itu, krisis dipicu memburuknya hubungan diplomatik setelah Spanyol merawat pemimpin Front Polisario, Brahim Ghali, di sebuah rumah sakit.

Sejumlah laporan dari Pusat Intelijen Nasional Spanyol setelah peristiwa 2021 menyebut sempat beredar kabar bahwa aparat keamanan Maroko akan melonggarkan pengawasan di wilayah pesisir utara. Rumor tersebut diyakini ikut mendorong gelombang migrasi pada saat itu.

Direktur Eksekutif Center for Contemporary Arab Studies, Haizam Amirah Fernández, mengatakan terdapat pola dalam berbagai gelombang migrasi massal dari Maroko menuju Ceuta. Menurutnya, pergerakan manusia kerap digunakan sebagai cara untuk menyampaikan pesan politik ketika terdapat kepentingan Maroko yang belum terpenuhi.

Namun, Ferrero meminta semua pihak tetap berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Ia menilai tidak tepat menganggap seluruh tekanan migrasi dari Maroko selalu merupakan strategi politik pemerintah Rabat karena informasi yang tersedia saat ini belum mengarah pada kesimpulan tersebut.

Menurut Ferrero, faktor yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bagaimana jaringan penyebar disinformasi dan mafia penyelundup bekerja. Ia menilai kedua faktor itu memiliki pengaruh besar dalam mendorong masyarakat melakukan migrasi ilegal.

Sumber kepolisian yang dikutip RTVE juga menyebut aparat Maroko sebenarnya telah berusaha membatasi pergerakan warga menuju wilayah utara melalui pemeriksaan di jalan raya dan transportasi umum. Namun, besarnya jumlah orang yang bergerak membuat aparat kewalahan mengendalikan situasi.

Krisis di Ceuta terjadi sekitar sepekan setelah Perdana Menteri Pedro Sánchez melakukan kunjungan ke Aljazair. Dalam pertemuan dengan Presiden Abdelmadjid Tebboune, kedua negara membahas kerja sama, termasuk pasokan gas di tengah ketidakpastian situasi Timur Tengah.

Amirah Fernández mengatakan terdapat kedekatan waktu antara kunjungan Sánchez ke Aljazair dan krisis migrasi di Ceuta. Menurutnya, persaingan panjang antara Maroko dan Aljazair memungkinkan setiap langkah diplomatik Spanyol dengan salah satu pihak dipandang sensitif oleh pihak lainnya.

Ia menjelaskan Maroko sering melihat hubungan Spanyol dengan negara-negara Maghreb sebagai permainan menang-kalah. Dengan pandangan tersebut, membaiknya hubungan Madrid dengan Aljazair dapat dianggap sebagai perkembangan yang merugikan kepentingan Rabat.

Ferrero menambahkan posisi tawar Maroko terhadap Spanyol juga dipengaruhi kebijakan Uni Eropa yang selama bertahun-tahun menyerahkan pengelolaan arus migrasi kepada negara-negara ketiga. Menurutnya, kebijakan itu membuat Maroko memiliki peran strategis dalam pengendalian migrasi menuju Eropa.

RTVE juga mengulas bahwa hubungan Spanyol dan Maroko sejak lama dipengaruhi sengketa Sahara Barat. Ketegangan kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2020 mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut, sementara pada 2022 Pedro Sánchez mendukung proposal otonomi yang diajukan Rabat, meski bukan merupakan pengakuan hukum atas kedaulatan Maroko.

Selain faktor politik, media sosial juga dinilai memperbesar arus migrasi. Sebuah penelitian Northern Observatory for Human Rights di Maroko menunjukkan 81 persen responden muda menganggap konten migrasi di media sosial membuat migrasi ilegal terlihat sebagai solusi untuk memperbaiki kehidupan, sementara lebih dari 78 persen mengaku mudah menemukan unggahan yang mendorong migrasi ilegal dan sekitar 74 persen mengikuti akun yang memberikan informasi mengenai cara melakukannya.