Mendagri Sebut Pengunduran Pelantikan Kepala Daerah Bentuk 'Win Win Solution

 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap diundurnya jadwal pelantikan kepala daerah imbas putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan win win solution atau menguntungkan semua pihak.

Hal itu ia sampaikan dalam RDP dengan Komisi II dan para penyelenggara pemilu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

“Ini menguntungkan semua pihak, karena apa, yang non sengketa sebetulnya untung juga, yang 6 Februari mereka tadinya dilantik, sabar dikit lah saya sampaikan kepada teman-teman calon kepala daerah non sengketa, nanti kalau sudah main capek lho, capek kalau sudah jadi kepala daerah, santai dulu,” kata Tito.

Selain itu, para kepala daerah yang seharusnya selesai menjabat di 6 Februari 2030 akan bertambah waktunya sampai 20 Februari 2030. Tito menyebut para kepala daerah untung selama dua minggu.

“Nah sebaliknya, yang dismissal diuntungkan juga, kalau kita pelantikan kedua di bulan Maret misalnya atau di akhir Februari, karena nanti dihitung tadi, mereka sebetulnya diuntungkan juga cepat menjabat gitu, cepat naik panggung,” ujarnya.

Dengan begitu, mantan Kapolri itu menekankan solusi ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik kepala daerah yang sengketa maupun non sengketa di MK.

“Jadi menurut pendapat saya ini ada win win nya, saya sampaikan kepada Pak Ketua, saya tidak akan mengumumkan tanggal, tapi mengumumkan potensi untuk menggabung jadi satu , untuk efisiensi juga,” jelas Tito.

Keuntungan lainnya, dia mengatakan pelantikan serentak yang digelar satu kali ini akan mempersingkat acara kenegaraan yang semula direncanakan dua kali pelantikan.

“Kita juga hitung acara kenegaraan dua kali untuk waktunya pendek yang sama-sama soal pelantikan, kayaknya juga kurang efisien gitu, dan tidak terlalu signifikan menurut saya kalau cuman dua minggu,” ucapnya.