Pengusaha Harus Patuh Jika Presiden Keluarkan Kebijakan Hapus Outsourcing

 Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outshourcing. Niat itu disampaikan langsung kepala negara pada saat pidato Hari Buruh di Monas

Merespon hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mengingatkan kepada pengusaha untuk patuh kebijakan ini jika memang outshourcing dihapuskan. 

"Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah kepesan eksekutif, perintah ya harus dilakukan," kata Noel saat ditemui wartawan di Universitas Pertamina, Jakarta

Saat ini Kemnaker mengaku masih belum melakukan kajian terkait rencana penghapusan outsourching yang menjadi tuntutan buruh. Pasalnya rencana ini juga baru  disampaikan oleh Presiden pada hari ini. 

Namun yang terang, hal itu akan segera ditindaklanjuti di kementerian teknis. 

"Tinggal nanti kita akan liahat dulu kajiannya seperti apa," jelas Noel. 

Sebelumnya, Prabowo menyebut rencana penghapusan outsourcing juga harus melihat realita yang ada utamanya dalam menjaga kepentingan investor. 

"Kalau mereka (investor) enggak inves, enggak ada pabrik, mereka (buruh) enggak kerja. Jadi kita harus kerja sama," kata Prabowo dalam Pidato May Day, di Monas Jakarta

Dalam peringatan May Day 2025 ini, Prabowo pun menyatakan ingin memberi hadiah kepada kaum buruh.

"Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh hari ini, saya akan bentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Prabowo.

Dewan tersebut menurut Prabowo akan berisi tokoh pimpinan buruh yang tugasnya mempelajari keadaan buruh, memberikan nasihat kepada presiden.

"Mana UU enggak beres, yang enggak melindungi buruh, mana regulasi enggak benar, segera kita perbaiki," kata Prabowo.