Efisiensi anggaran ala DPR di tengah krisis global, kurangi jatah BBM hingga tiadakan jamuan rapat

 DPR RI mulai menerapkan langkah-langkah efisiensi sebagai respons terhadap dampak global dari konflik di Timur Tengah.

Salah satu kebijakan yang langsung diberlakukan adalah pemadaman lampu gedung lebih awal, tepatnya mulai pukul 18.00 WIB.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penghematan energi di kompleks parlemen, Senayan.

"Lampu yang nanti akan dimatikan di jam 6 sore (18.00 WIB)," kata Indra kepada wartawan

Efisiensi tidak hanya menyasar sektor kelistrikan.

Penggunaan kendaraan operasional juga menjadi fokus, dengan pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas yang mendukung berbagai aktivitas di lingkungan DPR.

Selain itu, anggaran konsumsi dalam rapat turut dievaluasi. Indra menyebut bahwa jamuan rapat berpotensi ditiadakan, khususnya untuk pertemuan yang berdurasi singkat.

"Sedang dievaluasi juga untuk jamuan-jamuan rapat. Jika rapat itu dalam jangka pendek, maka akan ditiadakan jamuan rapat," ujarnya.

Kebijakan penghematan ini resmi berlaku mulai hari ini melalui surat edaran Sekretariat Jenderal DPR.

Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai berapa lama aturan tersebut akan diterapkan.

"Edaran resminya mulai hari ini sampai batas waktu yang belum ditentukan," ungkap Indra.

Efisiensi Anggaran Dilakukan Pemerintah

Upaya penghematan anggaran pemerintah kini semakin meluas ke berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Setelah Kementerian Pertahanan (Kemhan) lebih dulu menerapkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), langkah serupa kini diikuti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia yang mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran negara.

Di lingkungan Kemensos, efisiensi difokuskan pada penggunaan BBM serta berbagai belanja operasional yang dinilai masih bisa ditekan.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa program bantuan sosial tetap menjadi prioritas utama.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tidak akan terganggu oleh kebijakan ini.

“Kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas, seperti bansos reguler, bansos kebencanaan, maupun program atensi, termasuk respons cepat terhadap keluarga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya