Beredar 14 Poin Memorandum AS-Iran, Isinya Bikin Geram Trump

  Media-media Iran melansir rancangan memorandum berisi 14 poin yang dilaporkan telah disepakati Iran dan Amerika Serikat. Rancangan tersebut dilaporkan mencakup penghentian permusuhan secara permanen, termasuk di Lebanon, dan pencabutan pembatasan ekonomi terhadap Iran secara bertahap. 

Menurut Kantor Berita Iran, Mehr, sumber yang dekat dengan tim perunding Iran mengungkapkan rincian usulan memorandum 14 poin yang saat ini sedang dibahas antara Teheran dan Washington. Rancangan laporan tersebut dimulai dengan komitmen terhadap penghentian permusuhan secara permanen dan segera di semua lini, termasuk Lebanon.

Perjanjian ini juga mencakup ketentuan yang mengharuskan Amerika Serikat untuk menghormati kedaulatan Iran dan menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri Iran. 

Berdasarkan proposal tersebut, blokade laut yang diberlakukan terhadap Iran akan dicabut dalam waktu 30 hari, sementara Selat Hormuz akan dibuka kembali berdasarkan pengaturan Iran pada periode yang sama. 

Rancangan tersebut selanjutnya menyerukan penarikan pasukan Amerika yang dikerahkan di sekitar Iran dan penangguhan sanksi yang menargetkan ekspor minyak Iran, sektor petrokimia dan akses terhadap sumber daya keuangan. Salah satu ketentuan paling penting dilaporkan mengharuskan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyajikan rencana rekonstruksi Iran senilai tidak kurang dari 300 miliar dolar AS.

Memorandum tersebut juga mengusulkan periode negosiasi 60 hari yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir yang berfokus pada masalah nuklir dan pencabutan sanksi AS, internasional, dan PBB secara komprehensif, menurut Mehr. 

Pembangkit pengayaan nuklir Natanz di Iran. - (Planet Labs)

Menurut teks yang dilaporkan, Iran akan menegaskan kembali komitmennya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Rancangan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Washington akan menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi baru atau meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut selama perundingan. 

Ketentuan lain dilaporkan mengharuskan pencairan aset Iran yang diblokir sebesar 24 miliar dolar AS selama periode negosiasi, dengan setengah dari dana tersebut harus disediakan sebelum pembicaraan akhir secara resmi dimulai. 

Rancangan tersebut juga menetapkan mekanisme pemantauan pelaksanaan dan memberikan persetujuan akhir melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Khususnya, diskusi mengenai program rudal Iran dan dukungan terhadap gerakan perlawanan regional dilaporkan telah dihapus seluruhnya dari agenda perundingan akhir.

Menyusul beredarnya dokumen itu. Presiden AS Donald Trump meradang di media sosial. Ia menyebut laporan-laporan media Iran itu sebagai berita palsu.

Kemarahan Trump bisa dilihat dari konteks tak ada tujuan serangan ilegal AS dan Israel yang tercapai dalam draf tersebut. Alih-alih, kesepakatan dilebarkan ke Lebanon dan AS harus membayar kompensasi serangan. 

Selain itu, syarat mundurnya pasukan AS dari sekitar Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan otorisasi Iran adalah perkembangan yang lebih merugikan bagi AS ketimbang posisi sebelum perang. Sementara soal senjata nuklir, bahkan sebelum serangan AS, Teheran telah bersikeras bahwa pengembangan nuklir mereka hanya untuk tujuan sipil.

Perdana Menteri Pakistan mengatakan pada Jumat bahwa AS dan Iran mencapai kesepakatan mengenai kerangka perdamaian untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 100 hari. Pihak Iran dan AS mengiyakan kesepakatan awal sudah mendekati garis akhir.

Pakistan sejauh ini telah memimpin upaya mediasi antara kedua pihak untuk mengakhiri permusuhan di Timur Tengah dan membuka kembali Selat Hormuz. Penutupan efektif jalur pelayaran utama telah memberikan tekanan pada perekonomian kedua negara.

Perdana Menteri Pakistan mengatakan pada Jumat bahwa AS dan Iran mencapai kesepakatan mengenai kerangka perdamaian untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 100 hari. Pihak Iran dan AS mengiyakan kesepakatan awal sudah mendekati garis akhir.

Pakistan sejauh ini telah memimpin upaya mediasi antara kedua pihak untuk mengakhiri permusuhan di Timur Tengah dan membuka kembali Selat Hormuz. Penutupan efektif jalur pelayaran utama telah memberikan tekanan pada perekonomian kedua negara. 

Perdana Menteri Shahbaz Sharif mengatakan Pakistan “bekerja sama” dengan kedua belah pihak “untuk menyelesaikan langkah selanjutnya” dari proses ini dalam sebuah postingan di platform sosial X. 

“Perdamaian belum pernah sedekat sekarang ini,” tulisnya. Sharif juga mengakui adanya laporan yang bertentangan mengenai rincian nota kesepahaman antara kedua belah pihak.

Eskalasi terkini bermula dari serangan ilegal AS-Israel ke Iran pada Februari lalu. Serangan itu membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan puluhan petinggi militer Iran. Sedikitnya 3.000 lebih warga Iran termasuk anak-anak tak bersalah ikut jadi korban jiwa.

Iran membalas dengan serangan ke puluhan pangkalan AS di negara-negara Teluk dan menutup Selat Hormuz. Sejak April lalu, gencatan sementara disepakati namun saling serang terus terjadi. Israel juga terus menyerang Lebanon yang terseret perang ini.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang AS-Israel dengan Iran secara permanen “sangatlah dekat”. Postingan Araghchi di X pada hari Jumat adalah sinyal paling jelas dari Iran bahwa potensi terobosan yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump mungkin terwujud.

Berbicara di Press TV Iran pada Jumat malam, Araghchi menekankan bahwa perjanjian belum ditandatangani. Dikatakannya, kesepakatan yang dipertimbangkan terdiri dari dua tahap, pertama nota kesepahaman dan kedua awal perundingan beberapa hal. Pada tahap pertama, pertempuran akan dihentikan, termasuk serangan Israel di Lebanon, dengan komitmen untuk tidak melancarkan kembali serangan. 

Dia mengatakan pertanyaan mengenai masa depan program nuklir Iran, pencabutan sanksi dan pencairan aset Iran akan dibahas pada tahap kedua dari rencana tersebut. Dia menambahkan bahwa Selat Hormuz akan tetap berada di bawah kedaulatan Iran dan Oman, dan pemerintahannya di masa depan akan berbeda dibandingkan masa lalu. 

Araghchi menekankan bahwa nota kesepahaman awal masih ditinjau, menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang dua kali meluncurkannya di tengah perundingan nuklir yang sedang berlangsung. 

Dalam sebuah postingan di X, Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran dan kepala negosiator, menyampaikan pesan samar. "Komitmen yang dibuat haruslah komitmen yang ditepati. Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Untuk kesepakatan yang dekat, tidak ada jalan lain," tulisnya di X.

Sementara itu, seorang pejabat senior AS mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa kesepakatan itu “belum mencapai garis akhir, tetapi kita sudah sangat dekat”. Pejabat tersebut mengatakan bahwa nota kesepahaman tersebut akan mencakup keringanan sanksi yang “signifikan” dan pencairan aset Iran, sebagai imbalan atas persetujuan Iran untuk menghentikan program nuklirnya dan menyerahkan bahan nuklirnya. 

Namun, dia mengatakan bahwa Iran tidak akan langsung menerima apapun setelah penandatanganan perjanjian tersebut, dan bahwa pencabutan sanksi dan pencairan dana akan bergantung pada kepatuhan Iran. Negosiasi yang lebih teknis mengenai beberapa masalah akan dimulai setelah penandatanganan kesepakatan awal, katanya. 

Pejabat itu menggemakan pernyataan Wakil Presiden AS JD Vance sebelumnya, yang mengatakan bahwa tidak ada aset Iran yang dibekukan akan segera dilepaskan setelah kesepakatan awal tercapai.