Ketua BEM FH UBK akui terima uang dari polisi, pengamat: Demokrasi rusak karena elite politik

  Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menanggapi pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang suap dari pihak kepolisian demi meredam aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2026 lalu.

Abdimaludin sebelumnya menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan permintaan maaf karena telah menerima uang suap.

"Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di Istana, Bang Aan namanya," ungkap Abdimaludin dalam video yang beredar, dikutip Tribunnews pada Selasa (23/6/2026).

Namun, Abdimaludin mengatakan bahwa demonstrasi tetap berlangsung sesuai rencana meskipun dirinya telah menerima dana itu dan mahasiswa tetap menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah.

Dari video pengakuan Abdimaludin itu, dia mengaku menerima uang suap total Rp20 juta, dengan masing-masing pembagian per orang sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Abdimaludin mengatakan bahwa pembagian uang tersebut dilakukan setelah aksi demo selesai digelar.

Adapun, mahasiswa lain diduga menerima uang suap itu adalah Wakil Ketua BEM FH Rafly Maulana Akbar, kemudian Pengurus BEM FH Mubarak Tuasamu, lalu Ketua BEM FEB Pujiono, dan Wakil Ketua BEM FEB Muhammad Rafi Bastian.

Namun, hingga kini belum ada keterangan secara resmi siapa yang memberikan uang suap tersebut. Pihak kampus dan mahasiswa pun masih menelusuri asal-usul aliran dana itu.

Terkait dengan pernyataan Abdimaludin itu, Rey menilai rusaknya demokrasi di negeri ini bukanlah karena mahasiswa, melainkan para elite politik. 

"Artinya kan rusaknya demokrasi ini bukan karena mahasiswa demonstrasi, karena ada elit-elit politik yang menggunakan uang untuk mobilisasi massa," ungkapnya, saat dihubungi redaksi Tribunnews dari Kantor Tribunnews Solo, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut Rey, para elite politik melakukan hal demikian karena ingin mempertahankan kepentingan oligarki mereka sendiri yang hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki kekuasaan.

"Jadi demi mempertahankan apa? Demi mempertahankan oligarki mereka, yang oligarki itu kan hanya orang yang berkuasa," jelas Rey.

Bahkan, kata Rey, saat ini istilah oligarki juga digunakan untuk menyerang mahasiswa. 

"Mana mungkin mahasiswa kolaborasi sama oligarki? Oligarki itu nggak mungkin ada kalau nggak ditopang oleh kekuasaan. Hanya orang yang berkuasa yang mungkin memiliki watak oligarkis," tegasnya.

Ketua BEM FH UBK Minta Maaf

Atas kejadian ini, Abdimaludin juga mengaku bersalah dan menyampaikan permintaan maaf di depan para mahasiswa UBK.

"Tentu saya meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi," ucapnya, dikutip Tribunnews pada Selasa.

Abdimaludin menjelaskan bahwa sebelum aksi berlangsung, dirinya sempat beberapa kali mendapat tawaran uang dari sejumlah pihak.

Namun, dia mengaku menolaknya karena tidak ingin perjuangan mahasiswa dipengaruhi kepentingan tertentu.

"Sejak sebelum aksi sudah banyak yang memberi uang, tapi saya menolak," jelas Abdimaludin.

Abdimaludin sebelumnya diketahui sempat bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, setelah aksi demo.

Tidak sendiri, Abdimaludin juga diundang oleh Gibran bersama 14 mahasiswa lainnya untuk berdialog di Istana.

Setelah bertemu Gibran, Abdimaludin saat itu menegaskan bahwa pertemuannya tersebut murni hasil diplomasi mahasiswa saat aksi unjuk rasa, bukan bagian dari skenario politik tertentu.

"Tidak ada unsur yang menunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari gerakan kami di Universitas Bung Karno," tegas Abdimaludin.

Dia mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Gibran belum sepenuhnya memuaskan karena mahasiswa masih menunggu tindak lanjut konkret dari tuntutan yang telah disampaikan.

Oleh karena itu, saat itu, BEM UBK memberikan ultimatum kepada pemerintah selama 5x24 jam untuk memberikan kepastian atas berbagai aspirasi yang mereka suarakan.

"Rakyat hari ini butuh kepastian. Itu sebabnya kami memberikan ultimatum 5x24 jam sebagai bentuk keresahan dan kemarahan rakyat," ujarnya.

Sempat Bantah Demo Ditunggangi Pihak Lain

Sebelumnya, Abdimaludin juga sempat melakukan wawancara bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, di Studio Tribunnews, Jakarta, Rabu (17/6/2026), setelah bertemu dengan Gibran.

Dalam wawancara tersebut, Abdimaludin menegaskan bahwa demo yang digelar oleh mahasiswa pada 15 Juni 2026 tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak mana pun.

"Saya sendiri menjawab terkait aksi kami sendiri di tanggal 15 hari Senin tepatnya, saya menjawab semua tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami," tegas Abdimaludin, dikutip dari YouTube Tribunnews.

Abdimaludin pun mengatakan bahwa gerakan mahasiswa itu murni demi kepentingan rakyat.

"Itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno. Kami ini membawa harapan besar ya, tentunya harapan rakyat dari kami ini untuk membawa hasil dari kajian kami kepada pihak-pihak yang berkait," ujar Abdimaludin.